pelantar.id – Aktivitas reklamasi PT Jaya Anuria di Teluk Setimbul, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dihentikan sementara. DPRD setempat menemukan banyak pelanggaran dalam kegiatan penimbunan tersebut saat sidak, Rabu (19/9) sore.

Dalam sidak yang juga diikuti Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Karimun, Heriadi itu, anggota Komisi III DPRD Karimun, Samsul mengatakan, lokasi reklamasi berhadapan langsung dengan Pulau Asam yang sudah diajukan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Aktivitas reklamasi tersebut sudah dikeluhkan masyarakat dan dilaporkan secara resmi ke pemerintah.

Samsul mengatakan, luas area yang sudah direklamasi sekitar dua hektare lebih. Beberapa pelanggaran yang terjadi di antaranya, ada pengrusakan hutan mangrove. Menurut dia, kegiatan reklamasi pantai yang terdapat hutan mangrove harus ada izin dari instansi terkait di daerah karena akan berdampak pada masyarakat setempat.

“Rata-rata warga di Teluk Setimbul itu berprofesi sebagai nelayan. Kalau lingkungan laut terganggu maka terganggu pula mata pencarian mereka. Selain itu, soal UKL UPL juga harus dapat rekomendasi dan diurus di pemerintah daerah,” kata Samsul.

Komisi III DPRD Karimun dan Dinas Lingkungan Hidup Karimun sidak di lokasi reklamasi Teluk Setimbul, Rabu (19/9) sore.
Foto: PELANTAR/Abdul Gani

DLH Karimun sudah memastikan bahwa tidak ada ekomendasi atau surat masuk dalam proses perizinan reklamasi yang dilakukan pihak perusahaan.

“Reklamasi harus selesai dan lengkap izinnya. Ini fatal, izin belum ada tapi sudah melakukan reklamasi,” kata Samsul.

Di samping merusak lingkungan dan belum mengantongi izin, di lokasi pekerjaan reklamasi juga tidak ada saluran air atau drainase. Akibatnya, saat hujan badan jalan akan dipenuhi lumpur dari tanah reklamasi.

Hasil temuan dalam sidak itu baru akan disampaikan kepada pimpinan di DPRD Kabupaten Karimun. Untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah terhadap perusahaan yang melakukan reklamasi.

Samsul menduga, pihak perusahaan juga melakukan pelanggaran dalam hal pengerukan tanah yang kemudian digunakan untuk menimbun pantai tersebut.

“Tanah urugnya kami rasa juga main hajar saja, tidak ada kejelasan. Padahal tanah urug kan jelas pembayarannya harus ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ini tidak ada pemberitahuan ke DLH. Kami bukan anti pembangunan, tapi semua itu harus ikut aturan main,” ujarnya.

Kepala DLH Karimun, Heriadi menegaskan, PT Jaya Anuria belum melaporkan kegiatan reklamasi di Teluk Setimbul tersebut.

“Kami tidak pernah memberi rekomendasi, termasuk izin lingkungan,” katanya.

Untuk diketahui, PT Jaya Anuria merupakan perusahaan yang dipercaya melakukan reklamasi di pinggir pantai Coastal Area yang masuk dalam wilayah Kelurahan Tebing Kecamatan Tebing. Reklamasi tersebut dicanangkan sebagai kota baru dan merupakan proyek dari investor dalam negeri yakni Panbil Group yang berkantor di Kota Batam.

Reporter : Abdul Gani
Editor : Yuri B Trisna