pelantar.id – Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan melakukan sidak terhadap belasan perusahaan broker properti yang beroperasi di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/11/18). Hasilnya, 4 perusahaan broker properti disegel dan dipaksa tutup.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT NJ, PT O, PT IT dan PT PDS. PT NJ merupakan perusahaan modal asing (PMA) sedang PT O, PT IT, dan PT PDS perusahaan modal dalam negeri. Ditjen PKTN menyegel kantor keempat perusahaan broker properti itu lantaran tak mengantongi izin operasional.

Iklan

Direktur Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Wahyu Hidayat mengatakan, izin yang dimaksud adalah Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti (SIUP4) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Ia menegaskan, setiap perusahaan broker, harus memiliki SIUP4 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

“Setiap perusahaan perantara perdagangan properti wajib mengantongi SIUP4. Jika melanggar, wajib ditertibkan,” katanya saat menyegel kantor PT NJ di kompleks pertokoan Raflesia, Kecamatan Batam Kota.

Wahyu menegaskan, pemilik keempat perusahaan broker properti yang tak punya SIUP4 tersebut diancam dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur pelaku usaha melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Kemendag. Ancaman pidananya, penjara maksimal 4 tahun dengan denda maksimal Rp10 miliar.

Dirjen PKTN, Veri Anggrijono memeriksa salah satu perusahaan broker properti di Batam, Kamis (8/11/18).
Foto: Istimewa

Di tempat yang sama, Dirjen PKTN, Veri Anggrijono menambahkan, pihaknya rutin melakukan pengawasan karena banyak menerima aduan dari masyarakat. Ia mengaku, sidak di Batam dilakukan setelah pihaknya melakukan pendalaman laporan sejak tiga hari sebelumnya.

Menurut Veri, pihaknya sudah memeriksa sekitar 17 perusahaan broker properti di Batam, dan 4 perusahaan langsung disegel dan ditutup sampai perusahaan tersebut memiliki SIUP4. Ia menegaskan, SIUP4 penting dimiliki perusahaan broker properti agar konsumen terlindungi.

Terkait PT NJ, Ditjen PKTN hanya menemukan SIUP penanaman modal asing. Padahal, SIUP PMA tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan broker properti. Kemudian, ada pula perusahaan yang hanya mengantongi surat izin untuk ekspor impor.

Senny, staf administrasi salah satu perusahaan yang disegel mengatakan, pihaknya memang belum memiliki SIUP4 sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan. Menurutnya, perusahaan tempatnya bekerja sedang dalam proses pengurusan surat izin tersebut.

“Kami akan segera mengurusnya. Tapi kami minta kantor kami jangan disegel, agar kami bisa tetap beraktivitas,” katanya.

Namun, permintaan Senny itu tak digubris petugas dari Ditjen PKTN. Pasalnya, perusahaan mereka dinilai sudah terlalu lama beroperasi tanpa izin sesuai ketentuan.

“Mereka ini sudah beroperasi sejak tahun 2003, masa sampai sekarang tidak mengurus izin? Kalau alasannya mengurus izin lama dan rumit, itu kan alasan yang dibuat-buat saja, masa sudah bertahun-tahun beroperasi mengurus izin itu saja tak bisa,” kata Veri.

 

Reporter : Fathurrohim
Editor : Yuri B Trisna

Iklan