pelantar.id – Seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diingatkan jangan mempersulit warga yang mau mengurus surat pindah domisili. Mempersulit urusan warga, berati melanggar Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 417.12/18749/Dukcapil.

“Jangan dipersulit, semua pengurusan adiministrasi warga jangan dipersulit,” tegas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison di Tanjungpinang, kemarin.

Sardison mengatakan, Surat Edaran Kemendagri 417.12/18749/Dukcapil diterbitkan pada 20 Oktober 2018. Surat Edaran itu menjelaskan tentang kemudahan mengurus surat pindah domisili.

“Sebelumnya bagi warga yang hendak mengurus surat pindah domisili, maka diwajibkan mengurus surat pengantar dari RT/RW yang ditujukan ke desa/kelurahan, kecamatan, hingga ke kantor Disdukcapil,” katanya.

Menurut Sardison, hal itu tentu saja menyulitkan warga, karena harus menempuh alur pengurusan yang panjang hanya untuk mengurus administrasi kependudukan. Padahal, warga sudah memiliki KTP eletronik

Dengan diterbitkannya Surat Edaran tersebut, lanjut Sardison, warga tidak lagi memerlukan surat pengantar dari RT/RW, desa, kelurahan, maupun kecamatan jika mengajukan berpindah domisili.

“Masyarakat cukup datang ke Disdukcapil sesuai alamat KTP-el dan membawa fotokopi kopi Kartu Keluarga (KK). Dengan ketentuan yang bersangkutan sudah memiliki KTP-el atau sudah pernah melakukan perekaman,” jelasnya.

Dari Disdukcapil daerah sebelumnya akan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI). Selanjutnya, KK dan KTP-el diterbitkan sesuai domilisi terbaru. Namun sebutnya, bagi penduduk yang mencantumkan alamat baru pada SKPWNI, tetapi bukan merupakan rumah pribadi, maka perlu melampirkan surat pernyataan.

“Surat pernyataan tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah,” ujarnya.

Sardison berharap, kepala daerah kabupaten dan kota di Kepri segera menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri tersebut. Dengan demikian, pelayanan administrasi kependudukan menjadi semakin cepat dan mudah.

 

 

Sumber : Antara