pelantar.id – Fraksi-fraksi di DPRD Karimun menyorot serapan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap APBD yang belum efektif. Sejumlah rencana kegiatan dianggap belum memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa catatan kritis fraksi-fraksi terhadap kinerja Pemkab Karimun di bawah kepemimpinan Bupati Aunur Rafiq dibacakan Ketua Badan Anggaran DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani dalam sidang paripurna pengesahan APBD Karimun 2019, Jumat (30/11/18).

Iklan

Fraksi Hanura misalnya, menyorot masih banyaknya sektor pendapatan yang belum dimaksimalkan. Pengelolaan retribusi parkir selama ini dinilai belum terarah.

“Bahkan premanisme pun masih bermain di sektor ini. Ada beberapa pihak yang tidak memiliki hak justru ikut memungut uang parkir,” kata Novi membacakan pandangan dari Fraksi Hanura.

Kemudian, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih jauh dari harapan. Fraksi Hanura memandang BUMD Karimun tidak mampu mencari pendapatan dari sumber lain, selain hanya menerima pendapatan yang memang sudah wajib didapat.

Lalu, kegiatan yang disusun organisasi perangkat daerah (OPD) Karimun juga belum menitikberatkan tema pembanguan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Karimun tahun 2019.

Fraksi ini juga menyoroti angka kemiskinan di Karimun yang terus bertambah. Saat ini datanya mencapai 48.000 jiwa.

“Anggaran bagi masyarakat miskin telah dialokasikan Rp4 miliar lebih. Sebetulnya bisa dikurangi sekitar Rp1 miliar lebih saja, sisanya bisa digunakan untuk kegiatan lainnya. Ini menunjukkan penganggaran hanya untuk sekedar ada kegiatan saja, tanpa memperhatikan sumber data,” ujarnya.

Ketua BANGGAR DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani menyampaikan pandangan fraksi-fraksi dalam paripurna di Gedung DPRD Karimun, Jumat (30/11/18).
Foto: Abdul Gani/PELANTAR.ID

Fraksi PKS mengkritik lemahnya kinerja Pemkab Karimun pada pelaksanaan proyek pembangunan. Fraksi ini meminta proyek-proyek yang dikerjakan mulai triwulan kedua, sudah selesai di triwulan ketiga.

Dengan demikian, tidak ada lagi proyek fisik yang belum selesai atau tidak terlaksana hingga akhir tahun anggaran.

“Pengerjaan proyek fisik masih banyak yang tidak efektif dan efisien, sehingga berdampak pada pembanguan menyeluruh. Harus dilakukan pengawasan ketat dan audit di seluruh jajaran OPD, termasuk BUMD agar kinerjanya bisa mencapai target,” kata Novi membacakan pandangan Fraksi PKS.

Adapun Fraksi PKB meminta Pemkab Karimun mereview kembali pelaksanaan pembangunan daerah yang belum tercapai. Pemkab Karimun harus menuntaskan kegiatan berkeseinambungan dari tahun 2017 sampai 2018.

Jajaran Pemkab Karimun juga diminta menjalankan program usulan dari DPRD, sehingga hubungan sinsergis antara eksekutif dengan legislatif terus terjaga.

Sedangkan Fraksi Amanat Pembangunan menyorot pemerataan pembangunan infrastruktur yanv masih jauh dari harapan. Fasilitas umum yang dibangun untuk masyarakat, misalnya di Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat, dan Kecamatan Durai masih jauh dari layak.

Menurut fraksinini, kecakatan-kecamatan yang baru dimekarkan itu belum mendapat perhatian memadai dari Pemkab Karimun. Desa-desa belum memiliki kantor yang representatif, dan banyak yang masih menumpang atau menyewa.

“Padahal pemekaran sudah dilakukan sejak tahun 2012. Jalan-jalan di tiga kecamatan itu juga belum tersentuh pembangunan,” katanya.

Sejumlah persoalan senada juga disampaikan Fraksi Golkar, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PDIP Plus. Sementara Fraksi Gerindra menolak pandangan mereka dibacakan karena ada permasalahan di internal fraksi.

Meski banyak memberi catatan kritis, tapi semua fraksi di DPRD Karimun setuju RAPBD Karimun tahun anggaran 2019 disahkan dalam paripurna itu. APBD Karimun 2019 disahkan sebesar Rp1.556.565.615.353.

Tanggapan Bupati

Pada kesempatan itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq meluruskan soal angka kemiskinan di Karimun.

“Perlu saya koreksi karena ini agak fatal. Data angka kemiskinan 48.000 itu tidak valid. Awal 2006 saya sebagai Wakil Bupati angka kemiskinan kita mencapai 13,8 persen dari jumlah penduduk. Kemudian turun menjadi 5,8 persen. Tapi karena pengaruh ekonomi global, saat ini naik jadi 6,9 persen,” jelas Rafiq.

Menurut Rafiq, angka 48.000 penduduk miskin dikategorikan dalam tiga kelas yakni, sangat miskin, miskin dan hampir miskin.

“Perlu saya luruskan agar tidak salah paham. Angka kemiskinan ini juga bersumber dari Dinas Sosial, yang nantinya disampaikan ke pemerintah pusat. Pendapatan kita dari tahun ke tahun terus meningkat, artinya kan selaras,” katanya.

 

 

Reporter : Abdul Gani
Editor : Yuri B Trisna

Iklan