Pelantar.id – Ada tiga pihak terlapor yang diduga melakukan pelanggaran money politik tindak pidanan pemilu di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Ketiganya adalah ET sebagai caleg DPR RI dapil Kepri, ICA caleg DPRD Provinsi Kepri dapil Karimun dan satu orang lagi bernama AK merupakan Caleg DPRD Kepri dari Dapil Kota Batam.

Laporan ini berdasarkan ekspose yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Karimun pada 14 November kemarin. Namun, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Karimun hanya menerima satu berkas limpahan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, yang diserahkan pihak Polres Karimun pada Selasa kemarin (4/12).

Iklan

Jaksa Peneliti dari Kejari Tanjungbalai Karimun, Aditya mengatakan, limpahan berkas perkara dugaan tindak pidana pemilu diserahkan pihak Polres Karimun kepada dirinya pada Selasa kemarin (4/12).

“Terlapor yang saya pahami di media centre Bawaslu kemarin kan ada tiga, namun diterima oleh pihak penyidik atau kepolisian ada dua terlapor, kemudian yang masuk ke Jaksa pada Selasa kemarin itu satu berkas, atas nama ICA. Terkait berkas yang lain mungkin menyusul atau seperti apa, nanti kami akan koordinasi,” kata Aditya saat ditemui di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Kamis sore (6/12).

Sebagai jaksa peneliti yang ditunjuk, Aditya mengaku hampir menyelesaikan berkas pekara. Apapun hasil penelitian yang dilakukan nantinya, akan diserahkan ke pihak penyidik untuk dilengkapi.

“Pada prinsipnya, kami dari jaksa peneliti akan membawa atau akan menyempournakan berkas, sesempurna mungkmin untuk dibawa ke persidangan baik secara materil maupun formil. Terkait berkas yang lain mungkin disusul atau seperti apa, nanti kami akan koordinasi,” jelas Aditya lagi.

Dalam undang-udang pemilu nomor 7 tahun 2017, tepatnya pada pasal 521 dan apsal 523, dalam pasal tersebut terdapat perbuatan yang dilarang ketika proses kampanye pemilu.

“Terkait sangkaan ini kami tegaskan bahwa didalam berkas perkara saudara ICA disangka melanggar pasal 521 dan dan pasal 523, dalam ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017. Pada intinya melakukan perbuatan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya,” ucapnya.

Kata Aditya, dalam melakukan penelitian, tidak dapat disimpulkan apakah terjadi pelanggaran atau tidak, nanti baru dapat dibuktikan saat proses persidangan berlangsung.

“Jadi ada proses yang akan dibuktikan di persidangan ketika berkas perkara itu sudah kami anggap lengkap secara formil atau materil,” katanya.

Disinggung hanya satu berkas yang diterima, sementara masih ada dua berkas yang belum dilimpahkan, Aditya mengaku pada prinsipnya kita juga menghormati wewenang dari instansi masing-masing dan akan melaksanakan proses dengan penuh tanggungjawab.

Diberitakan sebelumnya, tiga orang calon anggota legislatif (caleg) tertangkap tangan melakukan dugaan pelanggaran pemilu berupa money politik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karimun.

Ketiga caleg tersebut berasal dari Partai Perindo. Mereka diduga melakukan money politik dalam bentuk suatu kegiatan turnamen olahraga bola voli, di Kampung Baru Desa Selat Mie Kecamatan Moro, yang berlangsung pada 26 September hingga 20 Oktober kemarin.

“Kami tahunnya pada saat final 20 Oktober kemarin, tim dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Moro menemukan dugaan pelanggaran dalam kegiatan tersebut. Sehingga kami tindaklanjuti dan sudah ada 17 orang saksi yang diperiksa,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun, Nurhidayat dalam keterangan resminya, di Kantor Bawaslu Kabupaten Karimun (14/11), dengan didampingi dua komisinoner lainnya, Fadli dan Tiuridah Silitonga.

Ke 17 saksi yang telah diperiksa untuk melakukan klarifikasi antara lain adalah tiga orang pelapor, tiga orang terlapor, dua orang saksi ahli dan sembilan saksi terkait. Barang bukti yang didapat dalam mendukung pembuktian kasus dugaan pelanggaran tersebut antara lain berupa foto, video, baju kaos, bendera, antena parabola dan dokumen lainnya.

Sedangkan dugaan money politik diperkuat dengan adanya hadiah yang disediakan penyelenggara melebihi dari batas maksimal, sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan. Yakni tidak boleh melebihi Rp1 juta, sementara hadiah yang disediakan justru lebih dari batas nominal.

Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Karimun telah melakukan dua kali pembahasan resmi di Gakkumdu dan hampir setiap hari melakukan koordinasi, yang terdiri dari tiga unsur yaitu Bawaslu Kabupaten Karimun, Polres dan Kejaksaan Tanjungbalai Karimun.

Langkah selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Karimun melimpahkan perkara tersebut kepada Penyidik Polres Karimun untuk ditindaklanjuti, dengan membawa 15 berkas ke Mapolres Karimun pada Rabu siang (14/11). Di antaranya surat pengantar, surat perintah tugas untuk melakukan penyidikan yang dikeluarkan oleh Pengawas Pemilu, datara isi, temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu, hasil kajian, laporan hasil penyelidikan, surat undangan klarifikasi, berita acara klarifikasi, berita acara klarifikasi dibawah sumpah, berita acara pembahasan pertama, berita acara pembahasan kedua, daftar saksi dari atau ahli, daftar terlapor, daftar barang bukti dan barang bukti.

Abdul Gani
===========
Foto wajah: Jaksa Peneliti dari Kejari Karimun, Aditya saat ditemui di Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Kamis sore (6/12)

Iklan