pelantar.id – Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukito mengaku sering “dipaksa dan ditekan” oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun. Namun, ia senang karena paksaan dan tekanan itu untuk kepentingan masyarakat Kepri.

Pengakuan Enggar itu disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan Natal dan Tahun Baru dengan pemerintah daerah se-Kepri di Hotel Nagoya Hill, Batam, Minggu (11/11/18). Di hadapan para kepala daerah dan pejabat setempat, Enggar mengaku senang dengan kegesitan Nurdin Basirun melobi pejabat Kementerian di pusat.

Ia mengatakan, Nurdin sudah sering ke Jakarta. Meski tanpa janji terlebih dahulu, Nurdin sering menemui atau meneleponnya, dan memaksa untuk memfasilitasi agar ia bisa bertemu dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Kadang Pak Gubernur minta telepon Menteri PU, Menko dan lainnya. Agak maksa dan menekan sih, tapi saya senang karena dia (Nurdin) berjuang betul demi kepentingan daerah,” ujar Enggar, dikutip laman Pemerintah Provinsi Kepri, kepriprov.go.id, Senin (12/11/18).

Sebelumnya, dalam rapat itu, Nurdin memang mengaku pernah minta bantuan kepada Enggar untuk menghubungkannya dengan beberapa kementerian. Enggar mengatakan, walau Nurdin sering datang selalu tanpa janji, tapi mereka selalu bisa bertemu.

Saat bertemu Nurdin di Jakarta, Enggar mengaku banyak mendengar tentang persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di Kepri. Karena Nurdin datang ke Jakarta memang untuk kepentingan daerah, ia pun tanpa ragu bersedia membantu.

Menurut Enggar, perjuangan memajukan daerah yang dilakukan Nurdin harus terus didukung. Dalam beberapa kali sepanjang Oktober dan awal November 2018, Nurdin sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri, membahas tentang pembangunan infrastruktur dan investasi.

Dalam rakor persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru itu, Nurdin berharap pemerintah pusat bisa membuka keran impor beras langsung. Ia mengatakan, hasil pengecekannya di Bulog Tanjungpinang, Sabtu (10/11/18) lalu, stok beras memang masih aman hingga 4 bulan lagi. Namun, pengakuan Bulog, beras itu merupakan beras impor.

“Beras-beras impor itu, “tour” dulu ke Jakarta, baru ke Tanjungpinang. Kalau bisa, langsung saja ke Tanjungpinang,” katanya.

Nurdin mencatat, ada 1,8 juta ton beras yang diimpor untuk negeri ini. Ia berharap, beberapa ratus ton yang menjadi kebutuhan masyarakat Kepri, bisa langsung ke Kepri, melalui Kota Tanjungpinang atau Batam.

“Jadi tak perlu ke Jakarta terlebih dahulu. Itu kan bisa mengurangi biaya transportasi. Bisa dikasi ke Bulog atau rekanan untuk impor langsung ke sini (Kepri),” kata Nurdin.

Menurut Nurdin, bahan kebutuhan pokok yang murah sangat mempengaruhi investasi. Kebutuhan bahan pokok masyarakat Kepri semakin tahun terus meningkat. Karena itu, stoknya harus dijaga agar harganya tetap stabil, dan inflasi di Kepri tidak menjadi tinggi.

“Inflasi membuat daya saing investasi terganggu. Karena berpengaruh pada Upah Minimum Regional. Dibanding Malaysia, upah kita termasuk tinggi,” katanya.

Menurut Nurdin, Provinsi Kepri bukan daerah agraria. Sebanyak 96 persen wilayahnya laut. Meski begitu, pihaknya bersama pemerintah daerah tingkat dua terus berupaya memanfaatkan lahan untuk dijadikan area pertanian dan perkebunan.

“Kami terus mencoba menanam padi, tapi hasilnya belum maksimal untuk seluruh Kepri,” kata Nurdin.

Mendag, Enggartiasto Lukita (kemeja putih) meninjau Pasar Pujabahari, Batam, Minggu (11/11/18).
Foto : Dok.Kemendag

Tak Perlu Impor

Sebelumnya, saat meninjau Pasar Pujabahari, Nagoya, Batam, Minggu (11/11/18), Enggartiasto menegaskan, Batam tidak perlu melakukan impor bahan keputuhan pokok. Menurutnya, stok kebutuhan pokok di Batam masih aman, dan harga sejumlah komoditi utama juga stabil.

“Tidak usah, tak perlu (impor),” kata Enggar saat meninjau Pasar Pujabahari, Nagoya Batam, Minggu (11/11/18).

Ia mengakui, Pemerintah Kota Batam dan daerah lainnya di Kepri sudah berulangkali mengajukan pembukaan keran impor untuk barang-barang kebutuhan pokok demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Alasan pemerintah daerah, Batam bukan daerah penghasil, dan sangat tergantung dengan daerah lain di luar Kepri.

Enggar menegaskan, pihaknya sudah memikirkan bagaimana agar pasokan dari daerah lain ke Kepri bisa lancar. Menurutnya, tidak ada alasan bagi distributor di Batam melakukan impor pangan khusus. Ia menegaskan, pembatasan impor diterapkan juga untuk membantu petani lokal.

“Hasil dari petani lokal juga bagus dan aman, masih mampu memenuhi permintaan sampai akhir tahun ini. Jadi, tidak ada alasan untuk impor,” kata dia.

 

Reporter : Fathurrohim
Editor : Yuri B Trisna