Pelantar.id – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Samsul mengatakan, pembayaran pajak sistim online dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sektor pajak maupun retribusi.

Pendapatan dari sektor pajak dinilai perlu digenjot dengan cara inovasi pembayaran pajak menggunakan sistim online. Hal tersebut sudah akan diberlakukan ditahun 2019 mendatang.

Iklan

“Tentu dengan tugas baru saya di Komisi II ini, langkah pertama akan kita susun rencana kerja tahunan untuk tahun 2019. Sebagai fungsi pengawasan dari Komisi II, kami ingin mendorong peningkatan pendapatan daerah kedepan. Paling tidak sistem pendapatan dari sektor pajak harus ditingkatkan, dengan cara menggunakan sistim online di beberapa sektor,” kata Samsul, Senin (3/12).

Sektor yang menjanjikan untuk diterapkan pajak online seperti hotel, restoran, rumah makan dan perparkiran. Menurutnya sistim online karena lebih efisien dan efektif. Tidak memakan waktu banyak terutapa kepada wajib pajak. Karena butuh waktu berjam-jam lamanya jika masyarakat akan datang membayar pajak secara manual atau konvensional, sehingga akan rugi waktu.

“Apa lagi kalau secara manual kita tidak dapat memantau dan dan mengawasi. Regulasinya nanti adalah Peraturan Daerah (Perda). Dari perdaa pajak dan retribusi ini nanti diharapkan agar dapat dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup), yang mengatur peningkatan sistem pemungutan pajak dilakukan dengan ssitem online. Sehingga akan lebih efektif, dapat diawasi dan dapat dipantau. Dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dari pajak,” jelasnya.

Politisi Golkar ini juga meminta kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditugasi mengumpulkan pajak, agar dapat melakukan penyisiran dan mendata ulang keberadaan wajib pajak di Kabupaten Karimun. Terutama pada sektor yang mudah untuk dilakukan cara sistim online.

Dikatakan Samsul, beberapa Kabupaten dan Kota yang lain sudah menggunakan sistim online. Sehingga proses peningkatan pendapatan mereka juga lebih cepat. Sementara jika sistem konvensional butuh banyak tenaga atau petugas. Belum lagi pengawasan yang dilakukan menghabiskan energi, sehingga tidak efektif.

“Bahkan tidak dapat dilakukan pemantauan. Sementara jika online, maka semua wajib pajak dapat dikontrol. Jika tidak patuh dengan pelaporan pajak, maka bisa dikenakan disanksi. Mulai dari sanksi administrasi sampai kepada denda. Kan pajak ini butuh kesadaran dan ketaatan dari wajib pajak. Kalau pajaknya bagus pembangunan pun lancar, kalau pajak kurang dan tidak meningkat, ya pembangunan segitu-segitu saja,” jelasnya.

Dia juga mengaku yakin Kabupaten Karimun akan mampu meningkatkan PAD dari sektor pajak dan memangkas birokrasi yang panjang.

“Bahkan dengan sistim online ini kita bisa mengecek langsung. Misalnya ada tamu hotel bayar kamar, begitu dia bayar dan sudah diinput di pembukuan hotel, data pajaknya pun otomatis langsung masuk dan tersambung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Nanti disediakan alat yang langsung dikoneksikan,” kata Novi.

Lanjutnya, dari aplikasi sistim online tersebut, akan dapat kelihatan berapa banyak tamu hotel yang masuk setiap harinya, begitupun sektor pajak yang lain. Sehingga lebih transparan dan dapat dipantau langsung.

===========
Foto wajah: Ketua Komisi II DPRD Karimun, Samsul
reporter: Abdul Gani

Iklan