pelantar.id – Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2019 sudah ditetapkan sebesar Rp3,8 juta oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kamis (22/11/18). Angka itu naik Rp282.931 atau 8 persen dari UMK Batam tahun 2018 yang sebesar Rp3.523.427.

Selain UMK Batam 2019, Nurdin juga menetapkan besaran UMK untuk enam kota dan kabupaten lain di Kepri. Ia menegaskan, penetapan UMK tahun 2019 mengacu pada peraturan yang sudah ada dari pemerintah pusat.

“Penetapan UMK ini adalah keputusan terbaik yang diambil, saya berharap semua pihak mematuhinya,” kata Nurdin Basirun, Kamis (22/11/18).

Nurdin meminta pihak buruh maupun pengusaha di Kepri menerima keputusan tersebut demi menjaga iklim investasi tetap kondusif. Penetapan UMK 2019 , diharapkan tidak menimbulkan suasana yang gaduh, yang bisa menganggu iklim investasi di Kepri.

“Menjaga iklim investasi tetap kondusif sangat penting, ini demi perekonomian kita bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, penetapan UMK 2019 mengacu pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kemudian, juga berdasar Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Jadi, penetapan UMK ini setelah kami menerima dan memperhatikan rekomendasi dari kepala daerah serta dewan pengupahan. Dewan pengupahan ini terdiri dari serikat buruh, pengusaha dan pemerintah,” kata dia.

Baca Juga : 

UMK Batam Naik 8 Persen, Buruh Merasa Tak Adil

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri Tagor Napitupulu menambahkan, UMK 2019 diberlakukan hanya untuk pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara, untuk pekerja di atas satu tahun, penetapan upah akan dilakukan melalui musyawarah antara serikat buruh dengan pengusaha.

“Hasil musyawarah itu nantinya akan dituangkan dalam struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan,” kata dia.

 

 

Editor : Yuri B Trisna