pelantar.id – Malaysia masih menjadi negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Iming-iming upah yang tinggi menjadi salah satu daya tariknya.

Karena upah tinggi itu pula, banyak TKI yang berangkat ke negeri jiran itu dengan cara ilegal atau tidak resmi. Meski Pemerintah Malaysia sudah berulangkali menangkap dan memulangkan (deportasi) para TKI Ilegal, namun hal itu tak mengurangi hasrat sebagian warga Indonesia untuk datang ke sana.

Pada Januari-Mei 2018, jumlah TKI ilegal yang ditahan Jabatan Imigrasi Malaysia (JIM) mencapai 6.315 orang. Mereka kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui beberapa pintu.

Sebagian lewat Kota Tanjungpinang dan Batam. Dari Kepri, para TKI bermasalah itu lantas dikembalikan ke kampung asal masing-masing.

Baca Juga : 

Malaysia Deportasi 153 TKI Lewat Tanjungpinang

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes S Erlangga mengatakan, dari beberapa kali hasil pengungkapan kasus pengiriman TKI ilegal, modus yang digunakan masih terbilang sama. Para TKI ilegal banyak yang berasal dari daerah luar Kepri.

Mereka diiming-imingi bisa bekerja di Malaysia dengan upah tinggi. Sayangnya, proses keberangkatan para pemburu Ringgit itu menggunakan jalur yang salah.

“Dengan upah yang besar, dan cara yang mudah, menjadi daya tarik para TKI illegal ini. Kasus ini pun sudah berulang kali terjadi,” katanya di Mapolda Kepri, Batam, Senin (19/11/18).

Erlangga menyebutkan, permintaan dari pihak luar yang membutuhkan TKI juga menjadi faktor masih banyaknya TKI ilegal.

“Ini yang harus menjadi perhatian banyak pihak untuk memutus mata rantai ini. Kami dari kepolisian selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak bekerja ke luar negeri lewat jalur yang tidak resmi,” katanya.

“Bekerjalah dengan jalur sesuai aturan yang berlaku. Sebab, bila menggunakan jalur tidak resmi, bisa membahayakan para pekerja itu sendiri,” sambung Erlangga.

Saat ini, rata-rata gaji para TKI di Malaysia sekitar 1.000 sampai 2.000 ringgit atau setara dengan Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan. Dalam draf MoU yang telah diajukan pemerintah Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mengajukan klausul wajib upah TKI di Malaysia hingga 1.200 ringgit atau sekitar Rp4,2 juta per bulan.

Kabid Humas Polda Kepri, Erlangga menjelaskan proses penangkapan dua tersangka pengiriman puluhan TKI ilegal di Mapolda Kepri, Senin (19/11/18).
Foto: PELANTAR Fathurrohim

24 TKI Ilegal

Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu pintu para TKI ilegal menuju ke Malaysia. Biasanya, para TKI itu berangkat tanpa dokumen resmi melalui jalur tak resmi pula.

Mereka bertolak dari pelabuhan-pelabuhan rakyat, atau juga pelabuhan tikus. Mereka dibawa oleh tekong kapal yang masuk dalam jaringan penyalur TKI ilegal .

Polisi dan TNI AL sudah sering menangkap kapal-kapal pengangkut TKI tak resmi itu. Baik saat hendak berlayar, maupun ketika sudah dalam perjalanan di laut.

Terbaru, 24 TKI ilegal diamankan saat hendak berlayar dengan kapal pompong di Batam.

Puluhan TKI tanpa dokumen resmi itu diamankan Jajaran Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah (Polda) Kepri, Rabu (14/11/18). Turut ditangkap adalah Y dan O, nakhoda dan anak buah kapal yang membawa para TKI ilegal tersebut.

“Berawal dari informasi masyarakat, kami berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan TKI ilegal sekitar pukul 23.00 WIB,” kata Dirpolairud Polda Kepri Kombes Benyamin Sapta di Mapolda Kepri, Senin (19/11/18).

Baca Juga : 

TNI AL Antisipasi Gelombang Kepulangan TKI Ilegal

Benyamin mengatakan, saat melakukan penangkapan, posisi kapal speed boat yang digunakan sudah akan berangkat menuju Malaysia. Patugas melakukan pencegahan dengan Kapal Baladewa milik Polairud.

Saat ini, polisi sudah menetapkan dua tersangka yakni Y dan O. Dari 24 orang TKi yang akan berangkat ke Malaysia itu, dua di antaranya adalah perempuan. Mereka semua berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Kepada petugas, para TKI itu mengaku harus membayar uang transportasi antara Rp1 juta sampai Rp2 juta.

“Jadi TKI ilegal ini dimintai uang mulai dari Rp1 juta, sampai Rp2 juta sekali berangkat. Uang itu diserahkan kepada tekong dan penyalur. Kami masih mendalami kasus ini,” ujarnya.

Dalam kasus ini, polisi menjerat dua tersangka dengan Pasal 81 jo 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Imigran. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp15 miliar.

 

 

Reporter : Fathurrohim
Editor : Yuri B Trisna