pelantar.id – Kabar gembira bagi para pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI dan Polri. Pemerintah secara resmi mengumumkan gaji PNS naik sebesar 5 persen. Kenaikan berlaku mulai 2019.

Kenaikan gaji PNS 5 persen pada 2019 tersebut dipastikan melalui pengesahan Undang-Undang APBN 2019 dalam rapat paripurna di DPR RI, Rabu (31/10/2018) siang.

“Belanja tahun depan mencakup total anggaran gaji dan tunjangan, untuk memenuhi kewajiban penggajian yang ada saat ini dan juga menampung kebijakan penggajian 2019 yang mencakup pemberian gaji ke-13, THR termasuk untuk pensiunan, serta kenaikan gaji pokok 5 persen kepada semua PNS,” kata Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Askolani dalam jumpa pers di Kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rabu malam.

Askolani menjelaskan, khusus untuk gaji dan tunjangan PNS, pemerintah menyiapkan sekitar Rp98 triliun. Sedangkan untuk pensiunan, disiapkan Rp117 triliun yang keduanya untuk tahun depan.

Tahun depan, pemerintah juga akan memberikan THR dan gaji ke-13 bagi seluruh PNS serta pensiunan dengan komposisi yang setara dengan satu kali take home pay. Adapun setara take home pay tidak hanya dari gaji pokok, tetapi juga dari berbagai tunjangan yang melekat.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani
Foto:KOMPAS.com/Andri Donal Putera

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan memperkirakan nominal gaji yang diterima CPNS hingga menjadi PNS pada tahun ini masih sama dengan periode pendaftaran sebelumnya.

“Misalnya, untuk golongan IIIA yang fresh graduate S-1, gaji pokoknya di angka Rp2,4 juta,” katanya.

Kemudian, CPNS dengan pendidikan terakhir sekolah dasar termasuk golongan IA, pendidikan SMA dan sederajat masuk golongan IIA, untuk D-3 sederajat masuk golongan IIC, S-1 sederajat golongan IIA, S-2 sederajat masuk golongan IIIB, dan S-3 sederajat termasuk PNS golongan IIIC.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, gaji PNS terendah yakni untuk golongan IA dengan masa kerja nol tahun sebesar Rp1.486.500. Sedangkan PNS dengan pengalaman kerja nol tahun yang gajinya tertinggi adalah golongan IVE sebesar Rp3.422.100.

Gaji pokok PNS memang masih tergolong kecil. Namun, kekurangan itu ditutupi dengan pemberian tunjangan dan lainnya. Tidak ada aturan baku dalam pemberian tunjangan bagi PNS. Setiap instansi cenderung memiliki kebijakan sendiri-sendiri untuk memberikan tunjangan kepada pegawainya.

Karena itu, sering terjadi, dua PNS yang sama-sama golongan memiliki pendapatan yang berbeda. Besaran tunjangan antara instansi pemerintahan di pusat dan daerah juga berbeda.

“Memang tergantung instansi masing-masing. Tunjangan kinerja untuk Jakarta, misalnya, tentu berbeda dengan yang NTB,” ujar Ridwan.

Tingkatkan Kualitas Birokrasi

Presiden RI, Joko Widodo mengatakan, kenaikan gaji pokok PNS termasuk prajurit TNI dan Polri dilakukan agar kesejahteraan PNS makin baik. Dengan demikian, diharapkan PNS makin termotivasi dan kualitas birokrasi semakin profesional dan bersih.

“Selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, kenaikan gaji pokok ini merupakan hadiah bagi PNS yang selama ini telah berkinerja baik. Ia berkaca pada peringkat Indonesia di Government Effectiveness Index yang naik dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016, atau naik 17 peringkat.

Selain itu, berbagai reformasi birokrasi pun sudah dilakukan pemerintah melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik.

Baca Juga : 

Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, yang disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan berbagai reformasi yang sudah dan akan dilakukan tersebut, makanya Jokowi menganggap PNS perlu diberi pemantik agar selalu termotivasi melakukan perbaikan birokrasi.

“Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya.”

 

 

Editor : Yuri B Trisna
Sumber : Kompas.com/CNNIndonesia.com