pelantar.id – Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) menggelar seminar nasional yang disejalankan dengan Kongres Nasional Permahi di Gedung Ghradika Bhakti Praja Gubernuran Jawa Tengah, Jumat (2/11/18). Seminar dan kongres itu membahas tentang strategi pembangunan hukum nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para tokoh yang hadir di antaranya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek dan Dikti RI Intan Akhmad, perwakilan pimpinan TNI dan Polri, LSM, dan lembaga lainnya, serta jajaran pengurus Permahi baik tingkat nasional maupun Provinsi Jateng. Seminar tersebut diikuti oleh seluruh pengurus Permahi se-Indonesia.

Adapun sebagai pembicara dalam seminar itu adalah, Firman Jaya Daeli (mantan Tim Perumus Undang-Undang Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Kehakiman, UU KPK, dan mantan anggota DPR RI. Kemudian, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dan Kadiv Binkum Mabes Polri Irjen Pol Masguntur Laupe. Pembicara lain juga berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Staf Presiden dan Junaidi dari kalangan akademisi.

Dalaman pemaparannya, Firman Jaya Daeli mengatakan, ada tiga pokok pemikiran berkaitan dengan pembangunan hukum nasional Indonesia, sesuai tema yang diusung dalam seminar tersebut. Tiga pemikiran itu adalah; Satu, pemikiran strategis dan pertimbangan mendasar mengenai pembangunan hukum nasional Indonesia. Dua, spritualitas konsepsi, substansi, dan formulasi pembangunan hukum nasional Indonesia. Tiga, relasi ormas profesi hukum Permahi dengan Indonesia Raya.

Menurut Firman, pemikiran strategis dan pertimbangan mendasar mengenai pembangunan hukum nasional Indonesia, harus senantiasa berdasarkan ideologi dan falsafah Pancasila. Konsepsi, substansi, dan formulasi pembangunan hukum nasional Indonesia, harus diletakkan dan dikembangkan untuk menjabarkan sekaligus menguatkan sila-sila Pancasila secara utuh menyeluruh integratif.

Kemudian, pembangunan hukum nasional Indonesia harus selalu berlandaskan konstitusi UUD 1945. Pembangunan hukum Indonesia, mesti ditempatkan dan diselenggarakan untuk melaksanakan dan juga menegakkan amanat dan ketentuan UUD 1945.

“Selanjutnya, pembangunan hukum nasional Indonesia, tentu sejatinya bersemangat bhinneka tunggal ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Firman.

Pemikiran kedua, lanjut Firman, spritualitas konsepsi, substansi, dan formulasi pembangunan hukum nasional Indonesia, pada dasarnya harus berjiwa, bersifat, dan berkarakter progresif dan ideologis. Spritualitas ini menjadikan pembangunan hukum nasional Indonesia,selalu dan seterusnya berposisi untuk terbuka, cepat, maju, berkembang serta bergerak pada garis jalan perjuangan yang strategis, prinsipil, dan menentukan.

Spritualitas pembangunan hukum nasional Indonesia, harus berjiwa, bersifat, dan berkarakter responsif dan dinamis. Spritualitas ini mengkondisikan pembangunan hukum nasional Indonesia senantiasa dan selanjutnya berpendirian mampu, cepat, dan tepat menanggapi, mengakomodasi, dan mewadahi situasi kondisi dan suasana keadaan kerakyatan dan kebangsaan serta berjalan pada ranah yang menggerakkan dan menggerakkan perubahan dan pembaruan.

Firman mengatakan, spritualitas pembangunan hukum nasional Indonesia, juga harus berjiwa, bersifat, dan berkarakter sosiologis dan humanis. Spritualitas ini menciptakan pembangunan hukum nasional Indonesia, agar sensitif terhadap problem, pergumulan, dan tantangan sosial kerakyatan dan kebangsaan sehingga sensitifitas ini berorientasi pada kemauan dan kemampuan pembangunan hukum nasional Indonesia, menyuarakan isu-isu sosial dan ekonomi.

“Serta memastikan dan menumbuhkan dimensi kemanusisan pembangunan hukum nasional Indonesia,” katanya.

Peserta dan tamu undangan dalam Seminar Nasional dan Kongres Nasional di Jawa Tengah, Jumat (2/11/18).
Foto:Dok. Permahi

Adapun pemikiran ketiga, relasi ormas profesi hukum Permahi dengan Indonesia Raya, menurut Firman Permahi seharusnya dan sejatinya berposisi dan berperan memajukan dan memakmurkan Indonesia melalui keberadaan dan kemajuan keseluruhan program dan kegiatan civitas organ Permahi di seluruh Indonesia, di berbagai tingkatan. Jajaran Pemerintahan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla sedang berjalan dan bergerak maju dalam tempo kerja cepat mewujudkan dan melaksanakan Program Nawacita.

Firman mengatakan, sebagian program ini berintikan dan berkaitan dengan penguatan dan pengembangan organ-organ profesi hukum dan organisasi kemasyarakatan kemahasiswaan hukum. Intisari program Nawacita bermuatan utama pada peningkatan, percepatan, dan perluasan kualitas kehadiran negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta merealisasikan pembangunan infrastruktur terpenting utama dan terpengaruh strategis.

Kemudian, memastikan kualitas dan kuantitas pelayanan dan perlindungan publik secara hakiki, memaknai dan mewarnai pergerakan dan pembangunan perekonomian. Makna dan hakekat relasi inilah yang tentu dan mesti ditangkap dan dijawab Permahi dalam kongres dan melalui Keputusan-Keputusan Kongres Nasional.

Menurut Firman, hal itu bertujuan untuk menuju masa kini dan masa depan kepemimpinan dan kader muda profesi hukum yang profesional, kredibel, dan akuntabel. Kongres Nasional Permahi harus menemukan dan membangkitkan korelasinya dengan tema kongres dan seminar nasional.

“Pemaknaan relasi dan korelasi ini akan semakin meningkatkan dan meneruskan kekuatan, keteladanan, kewibawan, keharuman Permahi di dalam bingkai wadah NKRI yang berideologi dan berfalsafah Pancasila, dengan landasan konstitusi UUD 1945 yang bersemboyan dan bersemangat Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Editor : Yuri B Trisna