pelantar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi terus menyelidikan kasus dugaan suap atas pengusulan Dana Perimbangan dari pemerintah daerah ke pusat. Penyelidikan itu juga menyeret nama Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

KPK sudah memeriksa Rafiq selama 3 jam, Selasa (28/8). Pemeriksaan tersebut menambah daftar kepala daerah yang dipanggil KPK dalam kasus yang telah menjerat pejabat Menteri Keuangan, Yaya Purnomo.

Aunur Rafiq menegaskan, prosedur pengajuan Dana Perimbangan kepada pemerintah pusat sudah sesuai prosedur. Menurutnya, tak ada masalah dengan hal itu. Pemerintah Kabupaten Karimun membuat surat langsung ke menteri melalui Kementerian Keuangan untuk pengajuan Dana Perimbangan pada RAPBN Perubahan 2018.

Saat diperiksa KPK, Rafiq mengaku ditanyai sekitar prosedur pengajuan Dana Perimbangan dari Karimun ke pusat. Ia menyatakan, tidak ada lobi-lobi khusus dari daerah dalam mengajukan Dana Perimbangan tersebut.

“Tidak ada itu (lobi-lobi khusus),” tegasnya kepada wartawan di Tanjungbalai Karimun, Kamis (30/8).

Ia mengatakan, pemeriksaan dirinya oleh KPK sebagai saksi atas tersangka Yaya Purnomo. Ia mengaku ditanyai sekitar 3 jam lamanya. “Iya, (diperiksa sebagai) saksi untuk YP,” ujarnya.

Selain Rafiq, KPK juga memeriksa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI Arief Fadilah, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Abdullah. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Yaya Purnomo.

Sebelumnya, tim KPK telah memeriksa Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Bupati Labuhan Batu Utara Khaerudinsyah Sitorus, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Bupati Kampar Aziz Zaenal, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Wali Kota Dumai Zulkifli, Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas, Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Masih terkait kasus tersebut, KPK juga sudah memeriksa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy alias Romy dan anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz, dan Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono.

Pada perkara ini, KPK menetapkan empat tersangka yaitu, anggota Komisi XI DPR dari Partai Demokrat Amin Santono, Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan di Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, serta pihak perantara suap Eka Kamaluddin, dan pihak swasta Ahmad Ghiast.

Reporter : Abdul Gani
Editor : Yuri B Trisna