Pulau Batam dibangun dengan maksud untuk menyaingi Singapura. Namun, sejak dikembangkan pada awal tahun 1970-an sampai sekarang, pembangunan Batam masih terseok-seok. Batam pun tertinggal semakin jauh di belakang Singapura dan Malaysia.

Sejak awal, BJ Habibie sebagai pioner pembangunan Batam bercita-cita menjadikan Batam, Rempang dan Galang (Barelang) menjadi pondasi kekuatan ekonomi di Indonesia. Posisi pulau seluas lebih kurang 415 km2 yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka ini, dianggap sangat strategis untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Saya ditugasi untuk mengembangkan Pulau Batam supaya maju berkembang seperti Singapura,” kata BJ Habibie saat ramah tamah dengan pengusaha dan pejabat pemerintahan di restoran Turi Beach resort, Nongsa, Batam, Jumat (28/4/2017).

Iklan

Pemerintah pusat nampak seperti bersungguh-sungguh ingin membangun Batam seperti “saudara kembar” Singapura. Berbagai kebijakan ekonomi pun ditumpahkan ke Batam, hingga kota ini menyandang status Kawasan Pelabuhan Khusus dan Perdagangan Khusus atau Free Trade Zone (FTZ).

Namun faktanya, Singapura dan Malaysia terus memperkokoh posisi mereka di kancah perekonomian Asia Pasifik, yang membuat Batam hanya bisa menatap iri. Hal itu tak lepas dari semakin kuat dan canggihnya teknologi kepelabuhanan mereka. Sementara pelabuhan di Batam, masih begitu-begitu saja.

Sejak BJ Habibie mengepalai Badan Otorita Batam periode 1971, sampai lembaga itu berganti nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam dan diketuai Lukita Dinarsyah Tuwo, pelabuhan peti kemas di Batam hanya mengandalkan Pelabuhan Batuampar. Padahal, agar bisa bersaing di tengah ketatnya kemajuan zaman, Batam membutuhkan pelabuhan yang lebih besar dan canggih.

Trafik kapal angkutan sekaligus layanan kargo, khususnya di kawasan Asia Tenggara diprediksi akan terus meningkat, menuju yang terpadat di dunia. Hal itu sudah ditangkap Singapura dan Malaysia sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2030 nanti, trafik kapal dan jumlah kargo di jalur Selat Malaka diperkirakan mencapai angka di atas 100 juta twenty-foot equivalent unit atau TEUs (merupakan sebuah satuan kapasitas kargo yang tidak pasti, sering digunakan untuk mendeskripsikan kapasitas kapal peti kemas dan terminal peti kemas).

Perkiraan itu disampaikan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo dalam forum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) di Hotel Planet Holiday, Batam, Jumat (24/8). Menurut dia, perkiraan itu hampir sama dengan dengan hasil penelitian International Transport Forum (ITF) dalam Transport Outloook 2017.

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar, Batam, beberapa waktu lalu. (Foto: PELANTAR/Joko Sulistyo)

ITF memproyeksi trafik kargo di Asia Tenggara mencapai 143 juta TEUs per tahun pada 2030 atau peningkatan terbesar dari seluruh total trafik kargo di dunia. Disusul kemudian oleh China yang mencapai 94 juta TEUs. Sementara total trafik di Asia Tenggara pada 2013 tercatat 88 juta TEUs dengan kapasitas maksimal pelabuhan 124 juta TEUs.

Lukita mendesak pemerintah pusat segera membangun pelabuhan yang lebih besar dari Pelabuhan Batuampar, jika memang ingin Batam mampu bersaing dengan Singapura dan Malaysia untuk menangkap peluang tersebut. Meski butuh waktu cukup lama, tapi Lukita yakin Pemerintah Indonesia bisa membangun pelabuhan yang besar serta didukung teknologi canggih. Menurutnya, untuk membangun pelabuhan yang lebih besar dari Pelabuhan Batuampar, perlu waktu pengerjaan sekitar 3 tahun.

Sebenarnya, rencana pembangunan pelabuhan besar itu sudah ada, bahkan sampai 3 kali, tapi selalu gagal. Saat ini, Batam hanya punya Pelabuhan Batuampar yang memiliki kapasitas 500 ribu TEUs.

“Padahal tetangga (Singapura) sudah menyentuh 20 juta TEUs,” ujar Lukita.

Lukita mengatakan, berdasar data trafik di Selat Malaka, ada lebih dari 60 ribu kapal angkutan kargo yang melintas setiap harinya. Sayangnya, kapal-kapal itu memenuhi pelabuhan di Singapura dan Malaysia. Sedangkan Batam, cuma bisa menikmati tak lebih dari 10 persen atau setara dengan 6.000 TEUs trafik kargo tersebut.

Menurut dia, kondisi tersebut menegaskan ada yang salah dengan Batam, dan harus segera dievaluasi. Ia menilai, minimnya trafik kargo yang masuk Batam di antaranya dipicu oleh rute perdagangan laut yang tidak menguntungkan Indonesia. Kapal niaga ekspor Indonesia selama ini banyak yang masuk ke Singapura atau Malaysia, sebelum dibawa ke negara tujuan. Begitu pula untuk kegiatan impor, melalui Singapura atau Malaysia terlebih dahulu, baru masuk ke Indonesia.

Itulah sebabnya Lukita mendesak agar Batam atau daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau segera dibangunkan pelabuhan yang besar, agar rute perdagangan ekspor impor dan lainnya bisa tetap melalui wilayah dalam negeri. Posisi Batam sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan lalu lintas perdagangan tersibuk di dunia, harus secepatnya dimanfaatkan.

“Kita jangan sampai kehilangan momentum, harus segera. Kalau kita punya pelabuhan transhipment, maka perkapalan domestik juga akan ikut berkembang, hub dan feeder juga tumbuh,” kata dia.

BP Batam, menurut Lukita, sudah siap untuk mengembangkan Pelabuhan Petikemas Batuampar dengan menambah kapasitas menjadi 1,5 juta TEUs atau tiga kali lipat dari sekarang. BP Pihaknya juga menggandeng PT Pelindo I untuk memodernisasi Batuampar. Targetnya, akhir 2018 selesai.

Persiapan Singapura dan Malaysia
Pada forum itu, Lukita juga menyampaikan persiapan Singapura dan Malaysia untuk menjadi pemain utama di sektor kepelabuhanan di kawasan Asia Pasific. Singapura, negara berpenduduk sekitar 5.612.300 jiwa itu, kini sedang membangun pelabuhan baru bernama Mega Proyek Tuas, yang digadang-gadang sebagai generasi baru era pelabuhan. PSA bahkan memindahkan terminalnya dari Pelabuhan Pasir Panjang Terminal ke Tuas yang berada di barat daya Singapura.

Pelabuhan Tuas diproyeksikan menjadi pelabuhan utama Singapura. Selain berkapasitas hingga 65 juta TEUs, pelabuhan itu juga didesain serba canggih dengan layanan serba digital. Pelabuhan Tuas sanggup disandari kapal angkutan era baru, Mega Vessel, yang berkapasitas 20.000 TEUs sekali angkut.

Sementara Malaysia, meski dihadapkan pada ancaman batalnya beberapa proyek pelabuhan, namun negeri jiran itu jauh lebih siap dibanding Indonesia, terutama Batam. Proyek pelabuhan di Malaysia yang terancam batal itu termasuk rencana kerja sama pembangunan pelabuhan dengan negara China. Kemudian, ada pula soal mega proyek Terusan Kra yang juga berpotensi tak diteruskan. Di bagian barat, juga akan dibangun kereta api dari barat ke timur. Itu pun dibatalkan.

Proyek pelabuhan Malaysia yang dimaksud Lukita adalah, membangun pelabuhan raksasa di Pulau Carey di sebelah Port Klang yang senilai USD31,8 miliar, serta membangun beberapa pelabuhan deep water port. Proyek tersebut diberi nama Melaka Gateway Project. Adapun proyek kereta api yang membentang dari barat ke timur dinamai East Coast Rail Link (ECRL).

Proyek terpadu itu, diangan-angankan menjadi rute perdagangan alternatif yang bisa menangani potensi 53 juta ton kargo sekaligus diproyeksikan melewati trafik di Singapura pada 2030. Kendati proyek itu belum pasti terealisasi, Malaysia sudah bersiap menghadapi pertumbuhan trafik kargo di dua pelabuhan utama.

Port Klang di Selangor dan Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor Baru, ejak beberapa tahun belakangan tumbuh menjadi saingan terdekat Singapura dalam melayani volume transhipment di Asia Tenggara. Malaysia terus menambah kapasitas Port Klang dan Tanjung Pelepas hingga mampu menguasai 39 persen layanan kargo di kawasan Asia Tenggara.

“Kondisi ini harus cepat direspon Pemerintah Indonesia, agar kita bisa pula menangkap peluang trafik kargo di Selat Malaka,” katanya.

Kapal kargo sandar di Pelabuhan Batuampar, Batam, beberapa waktu lalu.
(Foto: PELANTAR/Joko Sulistyo)

Perhatian Khusus untuk Batam
Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association atau INSA, Carmelita Hartoto menilai, Kepulauan Riau adalah tempat yang paling ideal dijadikan titik pelabuhan hub perdagangan internasional bagi Indonesia. Lokasi provinsi ini sangat strategis, berada di jalur pelayaran tersibuk dunia, Selat Malaka.

Menurutnya, pelabuhan di Jakarta lebih cocok jadi hub domestik. Sedangkan untuk pelabuhan hub internasional, lebih cocok di Kepulauan Riau, persisnya di Batam. Karena itu, ia meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada Batam, terutama dengan membangun pelabuhan peti kemas yang bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia.

“Kami mendengar sudah sering (pemerintah) ingin membangun pelabuhan yang besar di Kepri ini, tapi belum juga terbangun. Kami berharap segera dibangun agar kita bisa ikut menjadi pemain utama di Selat Malaka,” kata dia.

Ia mengatakan, saat ini sejumlah beberapa perusahaan pelayaran raksasa sudah beroperasi di Singapura dan Malaysia. Seperti Maersk Line, perusahaan shipping terbesar di dunia asal Denmark yang telah menjadikan Port Kang Malaysia menjadi hub-nya.

Carmelita optimistis, perusahaan shipping internasional akan melirik Batam atau daerah lain di Kepulauan Riau jika sudah memiliki pelabuhan yang memadai dan berkemampuan untuk menjadi hub internasional.

“Kalau di Batam atau Kepri ini sudah punya pelabuhan besar yang representatif, saya yakin perusahaan pelayaran yang selama ini hanya punya pilihan di Singapura dan Malaysia akan melirik dan masuk ke Kepri,” katanya.

Menurut dia, jika Batam atau Kepulauan Riau sudah memiliki pelabuhan yang representatif, perusahaan-perusahaan shipping besar juga bisa masuk ke sini. Meski demikian, ia mengingatkan agar dalam proses pembangunan pelabuhan besar di Batam, pemerintah harus pula
melakukan kajian yang matang dan jelas, termasuk soal kebutuhan dan dampak ekonomis di sekitar kawasan pelabuhan.

“Jangan sembarangan juga membangun pelabuhan. Harus mempertimbangkan juga kebutuhan dan dampak ekonomis kawasan, termasuk jumlah kargo yang ada di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Kalau sembarangan membangun, nanti khawatirnya jadi tak berguna,” ujarnya.

Reporter : Dewi Larasati
Editor : Yuri B Trisna

Iklan