pelantar.id – Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) yang diprakarsai Ratna Sarumpaet, Rokky Gerung, dan kawan-kawan tak berjalan mulus. Agenda itu mendapat penolakan di beberapa daerah, termasuk di Kepulauan Riau.

Rencananya, GSI akan menggelar kegiatan di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (6/9). Namun, puluhan organisasi masyarakat dan kepemudaan serta mahasiswa dengan tegas menolak agenda tersebut. Pihak kepolisian Polda Kepri juga tak memberi izin.

Penolakan elemen masyarakat itu disampaikan Aliansi Kebangsaan Mengawal Pemilu Damai Provinsi Kepri di Batam Centre, Selasa (4/9). Aliansi tersebut bukan hanya diisi ormas kemasyarakatan, pemuda dan mahasiswa namun juga dari organisasi pendukung Jokowi dan Prabowo.

Ketua Presidium Aliansi Kebangsaan Mengawal Pemilu Damai Provinsi Kepri, Hazhari menegaskan, penolakan itu sebagai bentuk munculnya konflik di tengah masyarakat menjelang Pemilu 2019. Sebagai bagian dari masyarakat, mereka merasa perlu bersikap hati-hati dan mewaspadai setiap gerakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Dalam agenda GSI di Batam, sejumlah nama yang dikenal sebagai aktivis gerakan tagar #2019GantiPresiden seperti Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dani bakal hadir mengisi acara. Menurut Hazhari, ada sekitar 70-an organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan tersebut.

“Perlu kami jelaskan, di aliansi ini juga terdapat organisasi pendukung pasangan kedua calon presiden. Ada lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan mahasiswa. Kami tidak menolak kebebasan berpendapat atau berserikat, tapi kami ingin suasana yang kondusif. Kami ingin Kepri, khususnya Batam tetap damai menjelang dan selama Pemilu 2019,” katanya.

Aliansi juga berharap aparat berwenang tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin mendeklarasikan GSI di seluruh wilayah Kepri. Hazhari mengaku, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi kepada TNI dan Polri serta seluruh partai politik di daerah ini tentang sikap penolakan terhadap agenda GSI di Kepri.

“Kami dan tentu kita semua tak ingin Batam atau Kepri umumnya menjadi gaduh oleh hal-hal yang tak perlu,” kata dia.

Hazhari menyebut kasus pengadangan Neno Warisman di Bandara Hang Nadim, Batam beberapa waktu lalu sebagai contoh. Kejadian itu sempat menimbulkan perpecahan dan gejolak di masyarakat Batam.

Menurut dia, GSI dikhawatirkan akan mendatangkan masalah serupa karena pihak yang terlibat di dalamnya juga berisi orang-orang #2019GantiPresiden. Aliansi berharap, Pemilu dan Pilpres 2019 berlangsung damai, tanpa provokasi dan saling fitnah di masyarakat.

“Kejadian di bandara itu contoh. Kami ingin ada antisipasi dini untuk kasus-kasus serupa, jangan sampai terulang lagi,” ujarnya.

Hazhari mengimbau masyarakat dan para pendukung masing-masing pasangan capres dan cawapres agar lebih cerdas dan bijak dalam menyampaikan dukungannya. Kedua kelompok pendukung tak perlu saling menjelekkan, saling menebar hoax dan kebencian.

“Yang pro Jokowi dan pro Prabowo, silakan menyampaikan program unggulan masing-masing. Utamakan menyebarkan kebaikan, tak perlu menebar kebencian, saling tuding apalagi sampai fitnah,” ucapnya.

Aliansi Kebangsaan, lanjut Hazhari, awalnya didirikan oleh 5 organisasi. Namun, seiring dengan rutinnya menggelar pertemuan, jumlah organisasi yang bergabung dengan aliansi ini terus bertambah, hingga sampai pada 70 organisasi. Aliansi dideklarasikan resmi pada 3 September 2018 di Hotel BCC Batam. Sejumlah organisasi dalam aliansi sudah pernah mendapat mendapat penghargaan dari Polda Kepri karena berkomitmen menciptakan dan menjaga pemilu damai di wilayah Kepri.

“Kami lahir dari semangat yang sama, semangat perdamaian,” kata Hazhari.

Selain dari Aliansi Kebangsaan, Polda Kepri juga tidak memberi izin kegiatan GSI terlaksana di Batam. Faktor stabilitas keamanan menjadi alasan penolakan itu.

“Kegiatan itu berkaitan dengan aspek legalitas. Ada pertimbangan lain seperti hak asasi manusia dan hak mengeluarkan pendapat. Kami tahu Kepri bagaimana, jadi ini demi keamanan. Kami berharap Kepri terus aman sehingga mendukung pembangunan nasional,” kata
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga.

Informasinya, GSI akan dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia. Namun di beberapa daerah, kegiatan itu mendapat penolakan. Terakhir, kedatangan Ratna Sarumpaet dan kawan-kawan ditolak di Palembang dan Bangka Belitung, Sumatera Selatan yang membuat GSI tak jadi digelar di daerah itu.

Berikut isi surat pernyataan sikap Aliansi Kebangsaan dalam surat bernomor 01/PS-Umum/IX/2018:

 

Kami elemen masyarakat dari berbagai Ormas, OKP dan LSM yang bertanda tangan di bawah ini;

Bahwa mengingat dan menimbang, sehubungan akan adanya rencana kegiatan kelompok Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) di Kepulauan Riau (Kepri) yang akan dilakukan beberapa tokoh seperti Rocky Gerung , Ratna Sarumpaet, dan Ahmad Dhani dan yang lainnya, maka dengan ini kami secara bersama-sama menyatakan sikap tegas menolak kedatangan kelompok GSI tersebut. Karena diindikasikan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan dan adu domba serta konflik sosial politik di masyarakat.

Oleh karena itu, guna menjaga iklim yang aman dan kondusif di kota Batam dan Kepri, maka kami mengharapkan dan meminta aparat Kepolisian Daerah Provinsi Kepri untuk tidak menerbitkan rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan apapun dari kelompok GSI, baik di Batam maupun Kepri.

Demikian pernyataan sikap kami ini disampaikan untuk mohon berkenan dapat dijadikan perhatian secara khusus, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 

Reporter : Rohman F
Editor : Yuri B Trisna