pelantar.id – Aksi #2019GantiPresiden yang gencar dilakukan kelompok Neno Warisman dan kawan-kawan, semakin masif dan seolah tak terbendung. Adanya kubu lain yang melarang aktivitas tersebut di sejumlah daerah, dinilai justru akan bisa mengurangi suara Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, pelarangan aktivitas #2019GantiPresiden merupakan cara terburuk dalam berkampanye yang dilakukan pendukung Jokowi. Meski Rizal yakin pelarangan itu bukan perintah Jokowi, namun pelarangan itu menurutnya bisa menggerus elektabilitas Jokowi. Ia menegaskan, menghadang acara demokrasi bukan ciri negara demokratis.

“Saya kira menghadang pertemuan, menghadang diskusi itu bukan ciri-ciri negara demokratis. Hari ini saya terkejut-kejut, terajaib-ajaib, kok orang mau adain pertemuan dihadang, dilarang, orang adakan diskusi nggak boleh, jangan tarik mundur demokrasi dong. Kita perjuangkan demokrasi termasuk angkatan ’98, dengan keringat dan darah, jangan tarik mundur demokrasi,” ujar Rizal di Anomali Coffe Menteng, Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Ia pun menyarankan kepada para pendukung Presiden Jokowi untuk melakuan diskusi debat dengan pendukung Prabowo bukan malah menghadang aksi tersebut agar tidak berlangsung.

“Kalau mau diskusi, silakan. Kalau tidak suka dengan isi diskusinya, kirim dong aktivis pro Jokowi buat debat di sana kalau memang jagoan, atau tidak suka dengan acaranya, buat juga acara sendiri yang lebih hebat, tandingan, selama ini juga terjadi yang di kubu Jokowi boleh buat acara, jadi jangan seperti itu,” katanya.

Menurut Rizal, cara-cara pelarangan seperti itu adalah bentuk kampanye gagal dari Jokowi dan Timsesnya. Dia pun meminta agar Jokowi bisa mengingatkan timsesnya agar tidak bertindak semena-mena.

“Jangan main larang, apalagi fisik. Saya mohon maaf pada Pak Jokowi, cara-cara begini merupakan kampanye Pak Jokowi yang paling buruk, saya tahu ini tidak diperintahkan Presiden Jokowi. Tim di sekitarnya yang kebablasan. Saya minta Pak Jokowi mengingatkan tim yang kebablasann cara-cara seperti ini malah akan mengurangi elektabilitas Jokowi,” ujarnya.

Rizal pun juga menjelaskan deklarasi tersebut tidak harus mendapat izin dari pihak kemananan, melainkan hanya sekadar menginformasikan saja bahwa akan ada acara tersebut kepada aparat.

“Tidak ada, itu kan sifatnya izin, itu kan cuman pemberitahuan bukan zaman orde baru, orde baru harus ada izin. Orang mau ketemu-ketemu aja, ini nggak punya nyali. Pendukung Pak Jokowi saya minta hadir di pertemuan yang di adakan oleh yang mengeritik, bantah, jawab bahwa Pak Jokowi juga berprestasi, itu demokrasi namanya,” tegasnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan, acara aksi dan deklarasi #2019GantiPresiden yang kembali ramai menjelang kampanye Pilpres 2019, bukan sebuah pelanggaran.

“Tidak melanggar aturan,” ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja.

Saat ini, menurut Bagja, belum ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang resmi ditetapkan sehingga aksi itu tidak melanggar aturan. Bawaslu pun, belum dapat melakukan tindakan apa pun.

“Belum ada pasangan calon presiden, belum masa kampanye, jadi belum bisa ditindak,” ujarnya.

Ia mengatakan penyampaian pendapat di hadapan umum bisa dilakukan, tapi tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Semua kegiatan harus sesuai dengan UU menyampaikan pendapat di muka umum,” katanya.

Acara deklarasi #2019GantiPresiden sempat mendapat penolakan di sejumlah daerah seperti di Batam, Pekanbaru, dan terakhir di Surabaya, Minggu (26/8). Salah satu tokoh gerakan #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani, bahkan ditolak kehadirannya hingga ia harus meninggalkan Surabaya, kampung halamannya sendiri.

Sumber : Detik.com